Beranda > Daerah > Baju Dinas Kota Manado Telan Rp 3,7 M

Baju Dinas Kota Manado Telan Rp 3,7 M

MANADO-ManadoPost
Makin dekatnya Pemilu 2009 boleh jadi membuat DPR Sulut kurang teliti membahas APBD 2009. Pasalnya, anggaran baju dinas di SKPD-SKPD setelah diakumulasi menelan Rp3,7 M. Ini ironis menyusul anggaran di sektor riil seperti perikanan hanya dihargai Rp 2,5 M. (lihat grafis) Sebenarnya, belanja untuk makan minum yang mencapai Rp15,96 miliar pun perlu dikoreksi. Sebab, angka ini telampau besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk pertanian yang dialokasikan sebesar Rp15,46 miliar. “Tapi, masih bias ditolerir jika saja bahan makanan yang disantap adalah made in Sulut. Ini juga berimplikasi baik pada perekonomian daerah,” ujar Rivo Sumampouw, Pengamat Pemerintahan FISIP Unsrat.

Diperoleh informasi, saat APBD dikonsultasikan, pihak Depdagri kurang sreg dengan penjatahan anggaran makan minum itu. Contohnya di pos Sekretariat Dewan yang diplot sebesar Rp1,3 miliar. Sementara di pos Sekretariat Daerah meski mencapai Rp12,5 miliar, tidak diprotes karena memang tahun depan Sulut menjadi tuan rumah WOC, yang tentunya akan memakan dana makan minum yang banyak.

Namun, pemerintah juga seharusnya lebih arif dan mengurangi belanja makan minum, sebab masih masih banyak rakyat miskin sangat susah mencari makan. “Sementara para pemimpinnya hampir setiap hari menyantap makan enak yang dibiayai dengan duit rakyat,” tukasnya.

Yang cukup mengejutkan juga adalah anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai Rp6,06 miliar. Ini belum termasuk biaya pembelian kendaraan dinas baru. Di Setda, misalnya, mencapai Rp2,76 miliar, sedangkan di Setwan, untuk keperluan 45 anggota dewan dan staf, mencapai Rp1,3 miliar.

Sementara itu, dari Jakarta dilaporkan tim legislatif dan eksekutif yang mengkosultasikan APBD 2009 ke Depdagri, mendapat ‘teguran’ dari Depdagri, meski APBD yang diketuk Rabu (3/12) lalu tidak ada penolakan. Menurut salah satu personil Panggar Steven Kandouw, dana pendidikan 20 persen yang banyak dikoreksi. Seperti pos bantuan dana pendidikan untuk SMP-SMA di Diknas sebesar Rp7 miliar, seharusnya harus lewat Biro Keuangan. Namun karo keuangan berargumen bahwa kewenangan dari pengurangan anggaran ada di Diknas Pendidikan. “Dana pendidikan 20 persen pendidikan dari perhitungan pihak Depdagri hanya 7 persen,” kata Kandouw. Tapi, penjelasan dari Pemprov tak mungkin diambil dari pendapatan bruto, karena akan berimbas pada pos lain, contohnya dana bantuan bencana alam tak mungkin untuk dipotong. “Karena ketidaksamaan persepsi Depdagri meminta dibikin surat serta tetap mengupayakan tambahan-tambahan,” jelas Kandouw yang ikut dibenarkan James Sumendap, perwakilan Komisi D.

Pimpinan rombongan Djenri Keintjem SH MH mengatakan, intinya tak ada catatan-catatan krusial di APBD Sulut. “Hanya beberapa koreksi, jadi tak ada masalah,” ujar Keintjem meyakinkan.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: