Beranda > Nasional > Presiden: Rekrutmen PNS Rawan Korupsi

Presiden: Rekrutmen PNS Rawan Korupsi

Jakarta, KOMENTAR
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, ada delapan wilayah atau bidang kegiatan yang sangat rawan tindak pidana korupsi.

Salah satunya adalah penerimaan pegawai, baik negeri (PNS) mau pun swasta, termasuk di TNI/Polri. “Saya harap bidang rawan korupsi ini diperhatikan supaya tidak terjadi penyimpangan uang negara,” kata presiden saat merayakan Hari Antikorupsi Sedunia di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (09/12).

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Wapres Jusuf Kalla, para menteri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan sejumlah duta besar negara sahabat. Acara ini diselenggarakan Kejaksaan Agung dengan tema “Menuju masa depan bebas korupsi dengan Galaksi (Gerakan Aksi Langsung Antikorupsi Sejak Dini)”. Hal ini sebagai upaya kaum muda memberantas korupsi, itu sebabnya acara pagi ini juga dihadiri sejumlah siswa SMP dan SMA se-Jakarta.

Kedelapan ‘wilayah’ rawan korupsi itu, kata presiden, yakni pertama, pendapatan negara. Semua pendapatan negara harus benar-benar masuk ke dalam kas negara.

Kedua, dalam bidang anggaran, yaitu APBN dan APBD, sejak dari perencanaan sampai penggunaannya tidak boleh ada anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

Ketiga, harus waspada akan kemungkinan kolusi antara penguasa dengan pengusaha, terutama dunia usaha.

Keempat, harus mewaspadai bisnis keluarga pejabat negara yang masuk dalam wilayah APBN/APBD.
Menurut presiden, tentu saja siapa pun memiliki hak untuk berusaha, namun dalam hal ini harus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kelima, dalam hal pengadaan barang yang sering terjadi mark-up (penggelembungan harga).
Keenam, penerimaan pajak bea cukai yang sering tidak masuk dalam kas negara. Ketujuh, pendaftaran pegawai, baik negeri, swasta, TNI/Polri yang bisa terjadi penyimpangan. Kedelapan, pengurusan izin apa pun yang bisa menimbulkan penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Presiden juga mengatakan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini diperlukan komitmen tinggi dari atas dan kepemimpinan yang tangguh. Jika di daerah, terpulang pada gubernur, bupati, dan walikota untuk memastikan daerahnya bebas KKN. Selain itu, pemberantasan tindak pidana korupsi, memang harus dilakukan tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih atau diskriminatif.

Presiden menyadari, dalam memberantas tindak pidana korupsi banyak mengalami hambatan, perlawanan dan tantangan, sehingga diperlukan mental kuat, sikap tegar dan pantang menyerah. Itu sebabnya, presiden mengajak semua pihak untuk terus membangun dan mengembangkan budaya bersih dan bebas korupsi.
Pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan di seluruh Indonesia. “Saya tahu, kadang-kadang ada ekses dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bisa melemahkan dan menghambat jalannya roda pemerintahan. Sambil mengurangi ekses dan mencegah kesalahan-kesalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mari lewati medan penuh tantangan itu, supaya negara kita menjadi bersih,” kata Presiden.
Jaksa Agung Hendarman Supandji berharap, dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, perbuatan korupsi makin berkurang dan indeks persepsi korupsi di Indonesia makin meningkat.

Selain itu, Jaksa Agung juga mengharapkan agar Hari Antikorupsi Sedunia ini dijadikan momentum untuk meningkatkan semangat aparatur negara, aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai perwujudan sikap antikorupsi.

Berdasarkan hasil survei Transparansi Internasional (TI), pada tahun 2004 indeks persepsi korupsi Indonesia 2,0 dan berada pada peringkat 137 dari 146 negara. Kemudian pada 2005, indeks persepsi korupsi Indonesia naik 2,2 dan berada pada peringkat 140 dari 159 negara. Terakhir, pada tahun 2008, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat menjadi 2,6 dan berada pada peringkat 126 dari 180 negara. Jaksa Agung berharap, kiranya tahun depan bisa naik seperti deret ukur dan menyamai negara-negara lain di dunia.

“Indeks persepsi korupsi ini, sebagaimana laporan yang ada bukan semata-mata hanya karena tindakan penegakan hukum, namun merupakan sumbangan dari reformasi birokrasi,” katanya. Program reformasi birokrasi ini diarahkan Menteri Negara PAN dan telah dilaksanakan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Imigrasi, Depar-temen Keuangan, Kejaksaan, dan diikuti oleh departemen lainnya. Semua ini dalam upaya mengubah pola pikir, budaya kerja dan perilaku dalam pelayanan publik.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: